Sebagai wakil dari daerah, dirinya memandang keputusan PSN di Papua tidak strategis. "Jadi, meminta ditinjau kembali," ucapnya.
PFM menyarankan Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan baru setelah masuk 2025. Tujuannya, agar program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.
Jika PSN tetap dilanjutkan, termasuk di Papua, dia meminta agar Pemerintah mengajak dialog masyarakat secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik. "Pemerintah harus mengajak masyarakat bicara secara langsung. Agar tujuan PSN tercapai, dan hak-hak dari masyarakat tidak terampas," imbuhnya.
Program yang masuk PNS di Papua antara lain pengembangan Pelabuhan Sorong, pembangunan Bandara Nabire Baru, pembangunan Bandara Siboru Fak Fak, pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni, Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.
No comments:
Post a Comment