Pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan
Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Salah satu yang menjadi fokus
Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi nasional guna memastikan terjaganya
stabilitas ekonomi serta terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin
kompleks.
Menteri Koordinator (Menko)
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari beberapa program
prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah ketahanan pangan.
“Ini tujuannya adalah menjaga
harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat
(31/1/2025).
Dia mengatakan itu saat
memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian
Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema "Sinergisitas TNI-Polri
Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di
Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Catatan kinerja dalam masa 100
hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah
kebijakan strategis.
Beberapa capaian itu, di
antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal
2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan
utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan
Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri,
Kinerja pemerintah lainnya
adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket
hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja
murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024.
Dengan berbagai langkah
strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028.
Optimisme itu seiring dengan
peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional.
Menko Airlangga menegaskan,
sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci
keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Dia mengatakan, stabilitas
nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya ingin mengapresiasi
setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga
stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,”
katanya.
Pemerintah pun, kata dia,
mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan.
Upaya swasembada pangan juga
dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam
negeri.
Terkait upaya pengendalian
inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan
Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan
era sebelumnya yang mencapai 5 persen.
Hal tersebut juga menjadi
bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kontribusi sinergi TNI-Polri
juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian
nasional.
Kolaborasi TNI-Polri
diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor
perikanan, pertanian, dan tekstil.
Sinergi kedua lembaga itu juga
diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta
berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional.
Saat ini, pemerintah
mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor
manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat.
Secara kumulatif, mulai dari
2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun
dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak
394 pelaku usaha.
Selain itu, keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi
antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan
perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian
perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing
nasional.
“Sekarang Malaysia, Singapura
ingin bikin lagi data center dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons
lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga.
Dalam acara yang dihadiri oleh
Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang
Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian
Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
No comments:
Post a Comment